•  
  • WEBSITE RESMI KPU KOTA PEKALONGAN
Selasa, 15 November 2011 - 10:57:41 WIB
HARUSKAH KPU UJI MATERI UU NOMOR 15 TAHUN 2011 KE MK
Diposting oleh : Basir,SH-Ketua
Kategori: Tahun 2011 - Dibaca: 12814 kali

   Oleh Basir, SH*


SYARAT  KPPS TETAP MEMBERATKAN
Tanggal 16 Oktober 2011 UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum    disahkan oleh Presiden RI SBY dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, menggantikan UU Penyenggara Pemilu yang lama yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007.


UU penyelenggara Pemilu Ini sebenarnya sejak awal RUU menuai Pro dan Kontra tetapi pada akhirnya Rapat Paripurna DPR pada tanggal 20 September 2011 mengesahkan.


Barangkali ini menjadi kenangan bagi Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar karena 2 hari setelah menandatangani UU itu, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2011 saat para Menteri yang baru Kabinet Bersatu jilid II dilantik oleh Presiden, nama Patrialis Akbar tidak masuk dalam jajaran Pembantu Presiden tersebut.


Dengan diundangkanya UU Nomor 15 Tahun 2011 ini , berarti UU Nomor 22 Tahun 2007 yang merupakan UU Penyelenggara Pemilu pertama kali di Republik ini sudah tidak berlaku lagi. Usia UU 22 Tahun2007 kurang dari 5 Tahun, tepatnya 4 Tahun 5 bulan 27 hari karena diundangkanya pada tanggal 19 April 2007 dan pada tanggal 16 Oktober 2011 sudah diundangkan UU Penyelenggara yang baru.


UU Nomor 15 tahun 2011 terdiri dari 10 Bab dan 137 Pasal, lebih banyak 3 Pasal dari UU Nomor 22 Tahun 2007, yang hanya 10 Bab dan 133 Pasal.  UU Nomor  15 Tahun 2011 ini termasuk kategori “UU Penggantian “ bukan UU Perubahan karena terdapat 83 Perubahan atau sekitar 62,4% seluruh Pasal pada UU tersebut dari total 133 Pasal.


Dari 83 Pasal perubahan yang ada pada UU Nomor 15 Tahun 2011 ini menurut hemat kami minimal ada 7 Pasal yang mengalami perubahan secara signifikan antara lain tentang pasal yang mengatur keterlibatan Partai Politik dalam KPU, BAWASLU, DKPP ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) maupun dalam Regulasi KPU yang harus berkonsultasi dengan Pemerintah dan Partai Politik, Pengembalian uang kehormatan bagi KPU yang mengundurkan diri, syarat KPU tidak dalam satu ikatan perkawinan, definisi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta syarat Panitia Pemilihan.


1.    Syarat  Menjadi KPU
Syarat Menjadi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai pasal 11 huruf I “ Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik… pada saat mendaftarkan diri sebagai calon”. Sedangkan syarat sebelumnya “Pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik minimal 5 tahun”.


Pasal ini yang paling banyak menuai Pro dan Kontra. Bagi pihak yang Pro terutama dari kalangan Partai Politik menilai bahwa pemahaman Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 “Pemilhan Umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” terutama kata mandiri menurut mereka adalah bisa dilaksanakan oleh siapapun asalkan pada saat pendaftaran sudah mengundurkan diri. Dan sampai saat ini partai politik dapat menempatkan kadernya diberbagai lembaga Negara antara lain di Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim Agung pada MA dsb, menurut pendapat mereka bahwa kader-kader tersebut dapat menunjukan  sikap mandiri ketika bertugas dilembaga Negara tersebut.

Bagi pihak yang Kontra terutama dari kalangan Akademisi dan Lembaga Swadya Masyarakat yang konsen dalam Pemilu menilai bahwa kata mandiri harus terbebas dari pengaruh siapapun termasuk partai politik, sehingga pengunduran diri minimal 5 tahun mutlak harus dipertahankan. Hal ini berlaku juga untuk syarat Pengawas Pemilu, seperti yang tercantum dalam Pasal 85 huruf i.

2.    Regulasi KPU harus berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR
Sesuai Pasal 8 ayat 1 huruf c, tugas dan wewenang KPU … “Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dengan Pemerintah”. Begitupula Pasal 8 ayat 2 huruf c dan ayat 3 huruf a. Padahal pengalaman di beberapa pemilu, bahwa pembuatan regulasi pemilu oleh KPU terkadang harus cepat atau pada saat itu juga mengalami permasalahan seperti yang terjadi pada saat Pilpres tahap I Tahun 2004 tentang regulasi yang mengatur adanya coblos tembus.

3.    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Sesuai Pasal 109 ayat 4 , DKPP terdiri dari :
1)    1 Orang unsur KPU
2)    1 Orang unsur Bawaslu
3)    1 Orang utusan masing-masing Partai Politik yang ada di DPR
4)    1 Orang unsur pemerintah
5)    4 atau 5 Orang Tokoh Masyarakat


Sesungguhnya KPU sudah membuat KODE ETIK bagi penyelenggara Pemilu dengan membentuk dewan kehormatan yang beranggotakan KPU, Akademisi dan Masyarakat, tanpa unsur Pemerintah dan Partai Politik. Dan ini sudah berjalan cukup baik. Apalagi pada pasal 109 tersebut tidak mengatur adanya banding, bila keputusan yang di keluarkan DKPP ternyata salah.


4.    Pengembalian Uang Kehormatan bagi KPU yang mengundurkan diri

Sesuai pasal 27 ayat 3, Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat, diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima. Menurut kami pengunduran diri tersebut adalah hak. Jadi adanya sanksi pengembalian uang kehormatan tersebut tidak tepat. Apalagi hal ini tidak diberlakukan terhadap anggota Pengawas Pemilu.
5.    Syarat KPU tidak berada dalam satu ikatan perkawinan
Sesuai pasal 11 huruf m dan penjelasannya, bahwa syarat KPU, KPU PRovinsi dan KPU Kab/Kota tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Menurut kami pasal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945.


6.    Definisi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Sesuai Pasal 1 angka 4 “ Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur , Bupati dan Walikota secara Demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam bunyi pasal tersebut terkait dengan ketentuan pemilihan yang dianut, apakah secara langsung atau secara demokratis, tidak konsisten dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang Pemilukada yaitu UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008. Begitu pula yang menyangkut pasangan calon, pada pasal ini hanya yang dipilih Gubernur, Bupati dan Walikota saja, sedangkan wakilnya tidak dipilih. Sangat dimungkinkan wakilnya nanti dapat diambilkan dari birokrasi atau PNS.

7.    Syarat Panitia Pemilihan
Sesuai Pasal 53 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
g. mampu secara jasmani dan rohani;
h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat Panitia Pemilihan pada UU No. 22 tahun 2007 memberatkan terutama untuk petugas KPPS antara lain yang menyangkut usia minimal 25 tahun, surat keterangan dari pengadilan negeri dan surat keterangan sehat. Tetapi pada UU Nomor 15 Tahun 2011 masih tetap, tidak berubah. Padahal pada setiap seminar atau pertemuan yang membicarakan tentang revisi UU No.22 tahun 2007, hampir tidak terlupakan adanya masukan tentang syarat pemilihan antara lain untuk usia minimal adalah usia pemilih yaitu berkisar 17 sampai dengan 19 tahun, Surat Keterangan sehat dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri untuk di tiadakan atau diganti dengan fotocopy sertifikat sebagai panitia pemilihan. Yang terjadi malah ada tambahan syarat minimal SLTA bagi PPK, PPS dan PPSLN, sesuai pasal 53 Huruf h.

Tujuh Pasal tersebut adalah contoh pasal yang menurut kami “Bermasalah” atau terjadi Pro dan Kontra. Masih ada pasal yang bermasalah lainnya, pasal yang tidak konsisten dengan pasal lainnya dan juga adanya pasal kesalahan redaksional.

Melihat Kondisi ini, kiranya lembaga KPU secara resmi untuk mengkaji lebih lanjut dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menjaring pemikiran dan usulan dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Indonesia. Akan lebih baik lagi bila KPU bisa berkoloborasi dengan pihak-pihak yang diperkirakan juga akan mengajukan uji materi seperti BAWASLU, Akademisi dan LSM yang konsen dengan Pemilu. Pihak LSM dan perorangan telah mengajukan uji materi yang dimotori oleh LSM Cetro dan Pelrudem pada tanggal 14 oktober 2011, dua hari sebelum diundangkanya UU No. 15 tahun 2011. Meskpun dalam siding yang pertama di MK, dianggap premature dan perlu perbaikan.

Bagi penyelenggara Pemilu (KPU) adalah suatu keharusan untuk mengajukan uji materi agar dapat mengawal dan menyelamatkan kepentingan penyelenggara pemilu khusunya KPU dan Jajarannya. Masih dalam ingatan, Ketika saat itu KPU mengajukan uji materi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila tidak, maka akan terabaikan. Bagi pihak lain yang mengajukan uji materi barangkali tidak mengetahui secara utuh kepentingan Penyelenggara.


Print Friendly and PDF