•  
  • WEBSITE RESMI KPU KOTA PEKALONGAN
Jumat, 13 Juli 2012 - 11:41:06 WIB
Penandatanganan Pakta Integritas Sebagai satu dokumen untuk Pengawasan kinerja KPU
Diposting oleh : adminkpupkl
Kategori: Tahun 2012 - Dibaca: 9292 kali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan berdasarkan surat Surat KPU RI Nomor : 20/KPU/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 509/KPUProv-012/11/VII/2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 bertempat di ruang pertemuan KPU Kota Pekalongan Jalan Sriwijaya Nomor 17 Pekalongan yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang dihadiri oleh Inspektur Kota Pekalongan, pejabat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Wakil Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pekalongan dan berbagai unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Pekalongan.


Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas di lingkungan KPU Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Pekalongan, Sekretaris dan seluruh pejabat struktural sekretariat KPU beserta seluruha staf pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pekalongan.
Ketua KPU Kota Pekalongan, M. Taufiqurrohman, ST dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara PEMILU dapat dilaksanakan sesuai amanah Undang-undang Dasar Negara 1945. Pakta integritas itu sendiri  adalah Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Elemen dan karakteristik dari Pakta Integritas adalah adanya proses pengambilan keputusan yang dibuat secara sederhana dan transparan.


Kendati belum ada suatu peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat penegakan hukum dan tata kelola sistem kenegaraan yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum dalam sistem perundang-undangan negara kita mulai dari konstitusi yang terwujud dalam UUD I945, Berbagai TAP MPR, Undang-undang, sampai Peraturan Pemerintah. Manfaat dari Pakta Integritas, antara lain digunakan sebagai salah satu alat / sarana untuk mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan kredibilitas instansi / perusahaan, menghilangkan saling curiga, meningkatkan kinerja, mencegah kebocoran keuangan, dan menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif. Korupsi tidak seluruhnya dapat dipantau, namun dapat dikontrol melalui kombinasi etika perilaku, dan tindakan hukum yang tegas. Pakta Integritas diharapkan dapat menjadi alat controle dengan menekankan azas – azas sebagai berikut :
- Tidak memikirkan diri sendiri
- Integritas yang tinggi
- Obyektifitas
- Akuntabilitas
- Keterbukaan
- Kejujuran
- Kepemimpinan


Penerapan Pakta Integritas di Institusi Publik adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan di insitusi publik dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena Pakta Integritas dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk pengawasan. Keputusan – keputusan yang diambil oleh para pejabat tidak dipengaruhi berbagai kepentingan pihak – pihak di luar institusi.
Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud. Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Namun perlu disadari pula bahwa Pakta Integritas hanya merupakan salah satu alat (tool) dalam upaya mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi;
Bagaimanapun juga Pakta Integritas adalah merupakan janji di atas kertas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Janji itu tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan niat dan itikad yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala kegiatan dengan transparan dan dapat dipertangungjawabkan. Dengan menerapkan penandatanganan Pakta Integritas ini diharapkan menjadi salah satu wujud dalam pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance). Hal tersebut sejalan dengan harapan terhadap jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani pakta integritas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung pada 2014 mendatang. Pakta integritas ini juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang para anggota KPU. Disamping itu Pakta integritas ini juga untuk memberikan dukungan politik dan dorongan moril kepada KPU yang kelak akan menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Ada 11 poin pada pakta integritas tersebut, diantaranya terjaminnya hak konstitusi warga dalam menggunakan hak pilih, membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan dan berbagai data serta informasi, mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Print Friendly and PDF