•  
  • WEBSITE RESMI KPU KOTA PEKALONGAN
Kamis, 24 November 2011 - 10:28:17 WIB
VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Diposting oleh : Basir,SH-Ketua
Kategori: Tahun 2011 - Dibaca: 10007 kali

ADA TIGA PARTAI POLITIK BARU


Ketentuan Partai Politik di Indonesia untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2014 harus melalui tahapan Verifikasi.

Verifikasi ada dua yaitu Verifikiasi pendirian partai politik atau untuk mendapatkan badan hukum dan lembaga yang diberi wewenang adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta jajarannya Kesbangpol Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Yang kedua, Verifikasi Kepesertaan pemilu tahun 2014 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya KPU Tingkat Provinsi dan Kab/Kota saat ini masih berlangsung proses verifikasi pendirian Partai Politik.

Menurut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan, Drs. Tjuk Kushindarto yang didampingi Kasi Hubungan antar lembaga Kesbangpol, Rif’an , pada saat rapat “Cheking Akhir Keberadaan Partai Politik Berdasarkan Data Surat Keterangan Terdaftar (SKT) selasa tanggal 8 Nopember 2011 di ruang rapat Kantor Kesbangpol.“Bahwa sampai saat ini di Kota Pekalongan sudah ada 13 Partai Politik yang sudah mendapatkan SKT”
Rapat dihadiri juga Perwakilan dari KPU Kota Pekalongan, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan Setda Kota Pekalongan.
Perinciannya 13 Partai Politik tersebut adalah :
A.    Partai Politik yang mempunyai Kursi DPRD di Kota Pekalongan
       1.    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
       2.    Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
       3.    Partai Gerikan Indonesia Raya (P. Gerindra)
       4.    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
       5.    Partai Golongan Karya (P. Golkar)
       6.    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP)
       7.    Partai Demokrat (P D)
       8.    Partai Amanat Nasional (PAN)

B.    Partai Politik yang tidak mempunyai Kursi DPRD di Kota Pekalongan
       1.    Partai Hati Nurani Rakyat (P. Hanura)
       2.    Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)


C.    Partai Politik Baru
       1.    Partai NasDem
       2.    Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN)
       3.    Partai Serikat Rakyat Independen (P Sri)

Dasar Hukum Pendirian Partai Politik dan Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah :

  1. UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik
  2. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. M.HH-O4.AH.II 01 Tahun 2011 tentang   Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi badan Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

 

Print Friendly and PDF